permendagri pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. SOTK Pemerintah Desa adalah salah satu landasan dalam pengangkatan atau pengisian jabatan Perangkat Desa, selain aturan khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Juncto Permendagri Nomor 83 tahun 2015. permendagri pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 12 Permendagri No 82 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Th 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No 82 Th 2015. Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu. Mutasi Perangkat Desa dalam Permendagri 67 Tahun 2017. Posted on December 26, 2019 October 28, 2020 Author admin Comment(0) Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. SOTK Pemerintah Desa adalah salah satu landasan dalam pengangkatan atau pengisian jabatan Perangkat Desa, selain aturan khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Juncto Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Kedua permendagri tersebut diatas merupakan pedoman pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa. Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Desa Rancaekek Wetan. Pada tahun 2021 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerima 4 laporan mengenai pemberhentian perangkat desa. Loading…. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. BUPATI LEBAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (17). 7 Pasal 66 PP 43/2014. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Doc. 268 kali: pmk nomor. Jalan Raya Nagari Padang Limau Sundai, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27777 Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 27777. Permendagri No. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. PP No. Permendagri_No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015. menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang. Hal itu termuat dalam Bab (9) Ketentuan Peralihan tepatnya di Pasal (12) yang mengatakan bahwa “Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas. Sikka No. bahwa dengan admava dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tata cara pengangkatan. Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: 83: 2015: download: peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa: 84: 2015: download: permendagri no 111 tahun 2014:. Peraturan Perundang-undangan. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan. Buku PERMENDAGRI. Persyaratan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 (Perbup 6/2018) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Sebagai salah satu unsur penting dalam pemerintahan desa, perangkat desa memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Namun, masih banyak kepala desa yang memberikan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) dengan masa berlaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 83/2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perbup No. 1-premium | Natra v22. Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tantang Perubahan Atas Permendagri No. 06 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pencalonan Kepala Desa. 83 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur secara keseluruhan tanpa spesifikasi dan diferensiasi perangkat desa, artinya sekretaris desa yang berstatus PNS termasuk sebagai perangkat desa, sehingga dapat dikatan harus. Label: 2017, Perangkat Desa, Permendagri. Organisasi Pemerintah Desa, Pemilihan, Pemilihan antar waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan. 43 Tahun 2014 6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Izin usaha jasa kontribusi D. Baca Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 6 Tahun 2014; UU No. Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Pedoman penyusunan peraturan di desa. 83 Th 2015 Ttg Perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat dari. TENTANG DATABASE PERATURAN. 23 Tahun 2014; UU No. Anda ingin mendaftar menjadi calon perangkat. 83 Tahun 2015; - Permendagri No. 17. PERMENDAGRI NO. Peraturan Perundang-undangan. Permendagri NOMOR 84 TAHUN 2015. Pemberhentian Perangkat Desa; IV. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah. Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 83 tahun 2015. Berbagi. Diundangkan Tanggal. Perwakilan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. 84 Tahun 2015; Perda ini mengatur mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Subjek. 2021/No. Judul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Permendagri 67 Th. Baca Juga: Menanti Tangan Dingin Para Kepala Desa. 69 Tahun 1958; UU No. Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai. Pengangkatan perangkat desa adalah suatu proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu. Salah satunya merupakan desa yang telah dilaporkan pada tahun 2020. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ABSTRAK: Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015,. 82. 6 Tahun 2014; UU No. rer. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. permendagri-83-TAHUN-2015. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat DesaLembaran Daerah. Loading. Permendagri No 66 Tahun 2017 adalah aturan yang mengubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Download (DOC, 104KB) Permendagri. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Format Dokumen. Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri. 67% 67% found this document useful, Mark this document as useful. 53. salinan. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 4. 83 Tahun 2015 adalah landasan hukum yang mengatur segala aspek seputar. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun. permendagri-83-TAHUN-2015. Nomor. Hari ini: 827: Kemarin: 5. PERMENDAGRI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Administrator 03 Januari 2018 12:20:21 WIB. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, Lebih lanjut, kata beliau, mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa secara sementara, kemudian pengangkatan perangkat desa apabila terjadi kekosongan jabatan, dan juga perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tahun. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. Beranda. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kab Kuningan No 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PERBUP Kuningan No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Sikka No. Embed. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomro 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pengangkatan dan. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah. Login; Tema. BD 81 (PENGANGKATAN. Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa; d. Pengangkatan dan. JAKARTA —. B. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. PP Desa mengatur pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: [9] a. Drs. 43 Tahun 2014; Permendagri No. Dikutip dari laman resmi. Pasal 44 sampai pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa dicabut dandinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di jogloabang Sab, 11/25/2017 - 01:28. Bahwa pada perubahan ke-9 Permendagri nomor 67 tahun 2017, pasal 12 ayat (2a) memberi pengertian pada. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kedua : itu tentang mekanisme pemberhentian yang benar. Jump to Page . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa . PERMENDAGRI Nomor 67 TAHUN 2017 ttg Perubahan Permen No. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. T. View Details Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertujuan untuk membenahi roda pemerintahan desa agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 2015 . Permendagri No 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas. Yaitu. Silahkan beritahu Kami dengan meninggalkan jejak digital Anda. 6 Tahun 2014, UU No. Resman Hendy. Gambar : Screenshoot Pasal 3 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. 082286961002 mail_outline limausundaipadang@gmail. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranPeraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa. 67 Tahun 2017 Tantang Perubahan Atas Permendagri No. 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberentian Perangkat Desa. 67-TH-2017-pengangkatan-perangkat-desaDownload bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reject. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. ABSTRAK: a. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Barito Utara (Batara) Suparmi A Aspihan mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat atau aparat desa yang dilakukan seorang kepala desa, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada harapan besar dari perangkat desa terkait dengan status kepala desa dan perangkat desa serta penerbitan NIPD ini. 43 Tahun 2014, PP No. Ombudsman RI menyatakan Bupati Gorontalo telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian 176. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Demikian ulasan mengenai Tupoksi dari Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa terbaru. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. Tipe Dokumen. Definisi SOTK Pemdes. 03 Juni 2023 15:57:07. 83Tahun 2015. 01 Tahun 2017 Tentang PERBUP ADD 2017: 110 KiB: 336: Perbup No. Salah satunya merupakan desa yang telah dilaporkan pada tahun 2020. Sekretariat Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ada 2 kemungkinan menurut saya : #1. anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023: 10 maret 2022 | 445 kali: permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 03 januari 2023 | 95 kali: pelaksanaan agenda rutin, pokja posyandu desa rancaekek wetan melaksanakan kunjungan ke posyandu tingkat rw: 24 februari. Post. . Approve. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;. Peraturan Perundang-undangan. Print. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Aturan Hukum Pemberhentian Perangkat Desa dapat dilihat pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri ini kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo pada tanggal 2 Agustus 2017. e. 83 Tahun 2015. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Topejawa itu tidak sesuai dengan syarat pemberhentian perangkat desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 dan Permendagri No. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Permendagri No. Permendes Nomor 5 Tahun 2015, Permendagri 82 Tahun 2015, Permendagri 83 Tahun 2015, Permendagri 84 Tahun 2015, Permendagri 1 Tahun 2016. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah Permendagri 67 Tahun 2017, Isi Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Download Permendagri 67 Tahun 2017 PDF dan Doc Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah salah satu peraturan yang mengatur mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon dan petugas perangkat desa. 2020. Nomor Pengundangan. 01 Tahun 2015 Pasal 2 (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. kepala desa, perangkat desa, anggota BPP, pegawaj negeri sipil, dan. Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Download (DOC, 92KB) Permendagri. Twitter. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40394. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berpedoman pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Semuanya dilaksanakan sesuai adatPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa: Ditetapkan tanggal: 31 Desember 2015: Diundangkan tanggal:. Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut: Pasal 1 1. tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh desa. PERMENDAGRI NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5. 43 tahun 2014, Permendagri No. 6 Tahun 2014; UU No. PERMENDAGRI NO. #Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Download Dokumen: Permendagri Nomor 67 Tahun 2017: Tanggal diundangkan: 18 Oktober 2017: Nomor: 96: Tahun: 2017: Tentang: #Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa: Download Dokumen: Permendagri Nomor 96 Tahun. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Saya sudah menjadi perangkat yaitu sekdes di desa Wawo kecamatan Wawo kabupaten Kolaka Utara provinsi Sulawesi tenggara sudah enam tahun dan sudah memegang SK penyesuaian masa jabatan perangkat desa sebagai akibat dari Permendagri no.